Na'oi: Keturunan yang diberi tinggal

 

Na'oi: Keturunan yang Diberi Tinggal

 

Gambar ilustrasi oleh ChatGPT

Tentang nama, darah, dan rumah tempat seorang anak diakui

Dalam kebudayaan Pah Amarasi, perkawinan bukan sekadar pertemuan seorang laki-laki dan seorang perempuan. Ia adalah pertemuan dua keluarga, dua nono, dua sejarah, dan dua garis keturunan yang kemudian harus ditempatkan dalam tata kehidupan komunitas.

Karena itu, ketika seorang anak lahir, pertanyaan adat tidak berhenti pada: Siapa ayah dan ibunya? Ada pertanyaan lain yang jauh lebih dalam: anak ini akan berdiri di dalam nono siapa?

Di sinilah kita bertemu dengan satu istilah yang menarik: na'oi. Dalam Melayu Kupang, na'oi dapat dipahami sebagai “kasi tenga”, memberi kesempatan untuk tinggal. Dalam bahasa Indonesia, kurang lebih berarti mengizinkan untuk berada, tinggal.

Tetapi dalam hukum adat, na'oi bukan sekadar membiarkan seseorang tinggal di sebuah rumah. Ia menyentuh sesuatu yang lebih mendasar: memberi ruang bagi seorang anak untuk berada dan dikenali dalam garis keturunan tertentu.

 

Na'oi bukan sekadar tempat tinggal

Dalam pemahaman yang berkembang pada masyarakat Pah Amarasi, na'oi dapat muncul dalam keadaan yang khusus: seorang anak lahir dari perkawinan yang sah, tetapi garis nono/nonot anak tersebut mengikuti ibunya.

Di sini terdapat satu paradoks budaya yang menarik. Perkawinan telah berlangsung secara resmi. Ayah dan ibu berada dalam ikatan perkawinan. Anak pun lahir dari perkawinan sah tersebut. Namun, dalam keadaan tertentu, anak tidak serta-merta ditempatkan ke dalam garis nono ayah.  Ia berada dalam konteks apa yang disebut na'oi artinya mendapat ruang untuk tinggal dalam garis ibunya.

Dengan demikian, na'oi sesungguhnya berbicara tentang ruang sosial bagi keturunan. Seorang anak tidak kehilangan hubungan dengan ayahnya. Tetapi posisi adatnya dalam garis nono belum atau tidak ditempatkan sebagaimana anak-anak yang mengikuti garis ayah.

Di sinilah kita perlu berhati-hati menerjemahkan na'oi hanya sebagai “izin tinggal”. Sebab tinggal dalam dunia adat tidak selalu berarti sekadar berada secara fisik. Tinggal (na’oi) dapat berarti berada dalam suatu hubungan, menjadi bagian dari suatu jaringan, menerima nama, dan memperoleh tempat dalam ingatan kolektif.

Paradoks antara keabsahan perkawinan dan penentuan garis nono menegaskan bahwa dalam tradisi Pah Amarasi, ikatan perkawinan dan pewarisan identitas adat adalah dua ranah yang berdiri sendiri meski saling berkait. Suatu perkawinan mungkin telah sah secara sosial maupun hukum negara, namun hak penuh untuk mentransfer garis nono ayah kepada anak mensyaratkan tuntasnya tata urutan kewajiban adat tertentu (nono ritual dan kesepakatan antarklan). Ketika syarat adat tersebut belum terpenuhi sepenuhnya, na'oi hadir sebagai instrumen fleksibel: ia mengesahkan anak dalam kehidupan keluarga, namun menunda atau mengalihkan pengikatan identitas genealogis utamanya ke garis ibu tanpa membubarkan legitimasi perkawinan orang tuanya.

Makna "tinggal" (na'oi) dalam lanskap budaya adat melampaui batas fisik tempat berteduh. Tinggal di dalam nono ibu berarti sang anak ditautkan secara penuh pada jaringan kewajiban sosial, hak atas perlindungan spiritual, serta pengakuan hukum adat dari keluarga besar ibu. Anak tersebut tidak dipandang sebagai "tamu" atau elemen asing, melainkan subjek adat yang sah yang bernapas dan tumbuh di dalam ingatan kolektif klan ibunya. Dengan demikian, na'oi memberikan kepastian posisi sosial agar anak tidak berada dalam kekosongan hukum adat (legal vacuum) hanya karena adanya proses adat yang belum rampung dengan pihak ayah.

Lebih jauh lagi, penempatan anak dalam garis nono ibu melalui na'oi menunjukkan betapa dinamisnya hukum adat Amarasi dalam mengelola relasi kekerabatan. Hubungan biologis dan emosional dengan ayah tetap terpelihara, tetapi penataan fungsi sosial, garis pertanggungjawaban ritual, dan kewarisan identitas disesuaikan dengan realitas struktur adat yang sedang berlaku. Hal ini membuktikan bahwa sistem nono tidak bertujuan untuk memutus ikatan kekeluargaan, melainkan untuk menjaga tertib sosial dan penghormatan terhadap aturan-aturan adat yang mengatur bagaimana sebuah komunitas merawat keberlanjutan generasi penerusnya.

Dua ungkapan, dua cara membaca keturunan

Menariknya, masyarakat pengguna bahasa Amarasi tidak selalu membaca persoalan ini dengan cara yang sama. Pada masyarakat pengguna Amarasi Roi'is, na'oi terasa lebih mudah diterima karena terdapat ungkapan adat: seib uir ana' teuf ana'. Terjemahan harfiahnya, memberikan anakan pisang dan tebu. Maksudnya, tiap rumpun pisang di sana ada tunas baru, atau pada batang tebu, ada ruas di mana ada tunas baru. Menanam tunas baru itu boleh di sekitar induknya. Proses itu mesti lepas atau terpisah terlebih dahulu dari induknya.

Dalam hal anak yang dalam status na’oi pada masyarakat adat Roi’is, memahami fakta bahwa menanam anakan pisang terlebih dahulu harus dilepaskan dari rumpunnya. Begitu pula anakan tebu, satu ruas tebu yang bakal bertunas, perlu lepas dan terpisah dari batang utama, sehingga dengan cara itu menanamnya pun akan lebih mudah.

Ungkapan ini memberikan gambaran bahwa keturunan dapat ditempatkan melalui suatu tindakan adat yang memungkinkan hubungan anak dengan garis tertentu dibagi atau diatur. Dengan demikian, na'oi tidak harus dipandang sebagai sesuatu yang menghapus garis keturunan ayah. Ia lebih merupakan pengaturan posisi anak dalam kehidupan kekerabatan.

Sementara itu, pada masyarakat pengguna Amarasi Kotos, terdapat ungkapan: bebin uik ana' teuf ana'. Terjemahan harfiahnya, menanam anakan pisang dan anakan tebu. Secara faktual,  anakan pisang atau bakal tunas pada satu ruas tebu, bila sudah siap untuk mendapatkan lahan baru, ke sanalah ia mendapat tempat.

Bagi masyarakat Amarasi-Kotos, seorang perempuan yang telah resmi menikah telah terlepas dari marga/nono/nonot/akun/akuf keluarganya. Ia terlepas, terpisah. Ia tidak lagi menyusu pada induknya. Ia bagai anakan pisang yang dilepaskan dari batang induknya. Sebagai satu anakan baru, ada lahan baru tersedia baginya. Ia akan menjadi induk untuk satu rumpun pisang baru.

Di sini terdapat perbedaan konseptual yang sangat menarik.

Jika seib uir ana' teuf ana' membuka dan memberi ruang bagi pembagian atau penempatan keturunan, maka bebin uik ana' teuf ana' justru menegaskan bahwa posisi perempuan yang menikah secara sah itulah yang menjadi sorotan/fokus, bukan anak. Maka, perempuan yang menikah secara sah di kalangan masyarakat Amarasi-Kotos telah berada dalam satu garis nama (nono/nonot/akun/akuf) dengan suaminya dan anak-anaknya. Oleh karena itu, anak-anak yang lahir dari garis nama yang sama tidak mendapat ruang untuk mengikuti garis nama ibunya.

Perbedaan ini menunjukkan bahwa satu kebudayaan yang disebut “Amarasi” ternyata menyimpan variasi internal dalam memahami hubungan darah, nama, perkawinan, dan garis keturunan. Itulah sebabnya hukum adat tidak selalu dapat dipahami hanya melalui terjemahan kata per kata.

Ketika anak lahir di luar perkawinan

Dalam pemahaman Amarasi Kotos, persoalan menjadi semakin jelas ketika anak lahir di luar perkawinan yang sah. Anak seperti ini dapat mengikuti nono/nonot/akun/akuf ibunya, dengan “catatan pinggir yang tipis”. Tiga istilah yang digunakan ialah:

• ri'aan nasi, terjemahan harfiah, anak yang lahir di hutan. Ri’aan nasi, maksudnya anak yang lahir ketika ibunya berpacaran dan tidak diketahui orang tuanya. Masyarakat mengasumsikan bahwa pasangan kekasih melakukan hubungan seksual layaknya suami istri di hutan.
• ri'aan pusaak, terjemahan harfiah, anak pusaka. Ri’aan pusaak, berangkat dari fakta bahwa di dalam satu keluarga tidak terdapat anak laki-laki. Jika satu di antara para anak perempuan melahirkan di luar perkawinan sah, dan anaknya berjenis kelamin laki-laki, maka anak itulah yang disebut ri’aan pusaak. Dia berhak menggunakan nama marga/nono/nonot/akun/akuf dari ibunya atau kakeknya (ayah dari ibunya).
• ri'aan haken, terjemahan harfiah, anak yang lahir berdiri. Ri’aan haken, masyarakat berasumsi bahwa perempuan yang mengandung dan melahirkan anak tersebut berlaku tidak senonoh dengan seorang atau beberapa orang pemuda di luar rumah.

Ketiganya menunjukkan adanya klasifikasi sosial-adat terhadap keadaan kelahiran seorang anak. Namun, yang sangat menarik ialah hukum adat tersebut tidak selalu menutup pintu selamanya. Apabila di kemudian hari anak itu memperoleh kepastian mengenai komunitas nono atau marga ayahnya, yang sebelumnya kabur atau tidak jelas, maka terbuka kemungkinan baginya untuk mengikuti garis ayah tersebut.

Di sini tampak satu kebijaksanaan penting: adat dapat menetapkan keadaan, tetapi adat juga mengenal kemungkinan pemulihan hubungan. Dengan kata lain, garis keturunan bukan hanya persoalan masa lalu. Ia dapat menjadi sebuah hubungan yang kembali ditemukan.

Klasifikasi sosial-adat dalam pemahaman Amarasi Kotos menegaskan bahwa kebudayaan adat tidak pernah memandang kelahiran seorang anak sebagai peristiwa biologis yang hampa makna. Ketiga istilah tersebut—ri'aan nasi, ri'aan pusaak, dan ri'aan haken—menunjukkan betapa telitinya tatanan adat dalam merekam konteks peristiwa kelahiran, sekaligus menandai posisi awal sang anak dalam struktur kekerabatan. Yang membedakannya secara fundamental dari konsepsi penjatuhan sanksi sosial dalam pandangan modern adalah tujuan akhir dari penetapan status ini. Adat tidak menciptakan kategori-kategori tersebut untuk mempermalukan, melainkan untuk memberikan kepastian hukum adat sejak hari pertama seorang manusia hadir di dunia.

Konteks ri'aan pusaak, misalnya, memperlihatkan kecerdasan tatanan adat dalam merespons dinamika keberlanjutan klan. Ketika sebuah keluarga tidak memiliki keturunan laki-laki untuk meneruskan garis nono, hadirnya seorang anak laki-laki dari anak perempuan—meski di luar ikatan perkawinan sah, tidak dipandang sebagai sebuah aib yang menghancurkan. Sebaliknya, adat merawat kemungkinan itu dan mentransformasikannya menjadi kepatutan genealogis: sang anak diangkat menjadi "anak pusaka" yang memikul nono kakeknya, menjamin keberlanjutan nama keluarga, hak atas tanah, dan tanggung jawab ritual yang terancam terputus. Di sini, adat membuktikan keanjelannya dalam mengutamakan penyelamatan garis keturunan di atas kekakuan norma.

Keindahan terbesar dari sistem ini terletak pada prinsip pemulihan (restorative justice) yang diusungnya. "Catatan pinggir yang tipis" dalam hukum adat Amarasi Kotos bukanlah stempel abadi yang mengunci takdir seseorang. Adat tidak memadamkan harapan akan kepastian asal-usul; ia membiarkan pintu kepastian itu tetap terbuka lebar. Ketika tabir mengenai identitas ayah biologis tersingkap dan kesepakatan adat berhasil dicapai di kemudian hari, masyarakat tidak menghalangi sang anak untuk "menemukan kembali" garis keturunan ayahnya. Proses integrasi ini menjadi bukti bahwa hukum adat Amarasi dipandu oleh nilai kemanusiaan yang luhur: ia merawat anak di masa kini dengan perlindungan klan ibu, sembari menghormati masa lalunya, dan memberi ruang bagi pemulihan identitasnya di masa depan.

Marga bukan sekadar nama keluarga

Dalam banyak masyarakat modern, nama belakang sering dianggap sebagai identitas administratif. Tetapi dalam masyarakat adat, nono memiliki kedalaman yang berbeda.

Nono membawa ingatan tentang asal-usul, leluhur, hubungan darah, kewajiban sosial, hak dan tanggung jawab, serta tempat seseorang dalam komunitas. Penelitian mengenai perkawinan Amarasi juga menunjukkan bahwa Sea Nono Heu menjadi bagian penting dari proses perubahan kedudukan perempuan dalam perkawinan. Ritual tersebut dipahami sebagai perpindahan dari nono asal perempuan menuju nono suami setelah persyaratan adat tertentu dipenuhi.

Dengan demikian, persoalan na'oi berada dalam lanskap budaya yang sama: siapa ditempatkan di mana dalam jaringan kekerabatan?

Bedanya, Sea Nono Heu berbicara tentang perubahan posisi seorang perempuan dalam perkawinan, sedangkan na'oi  memperlihatkan persoalan posisi keturunan. Keduanya bertemu pada satu titik: nono adalah ruang sosial tempat identitas adat seseorang diletakkan.

Secara fundamental, nono berfungsi sebagai kompas nilai dan peta sosiologis yang menentukan bagaimana seorang individu mengidentifikasikan dirinya di tengah komunitas adat. Berbeda dengan identitas administratif modern yang cenderung individualistis dan kaku, nono bersifat dinamis namun terikat kuat pada hukum spiritual dan genealogis. Setiap nama atau nono yang menyertai seseorang tidak sekadar menandai siapa dirinya di mata negara, melainkan menjadi pemikul memori kolektif tentang jejak sejarah leluhur, kepemilikan atas tanah adat, hingga mandat ritual yang harus dijaga dari generasi ke generasi.

Perpindahan posisi perempuan melalui ritual Sea’ Nono Heu’ menegaskan bahwa nono bukan sekadar struktur pasif, melainkan suatu ruang sosial aktif yang mereorganisasi hubungan kekerabatan. Ketika seorang perempuan bertransisi dari nono asalnya menuju nono sang suami, proses ini tidak boleh dipahami sebagai penghapusan identitas lama, melainkan sebuah restrukturisasi hak, kewajiban, dan perlindungan sosial. Persyaratan adat yang dipenuhi dalam ritual ini menjadi simbol pengesahan hukum adat bahwa status, hak waris, serta peran sosial perempuan tersebut kini telah berakar pada kelompok kekerabatan yang baru.

Sementara itu, persoalan na'oi memberikan dimensi yang lebih tajam terkait bagaimana keberlanjutan garis keturunan diposisikan dalam jaringan kekerabatan tersebut. Jika Sea’ Nono Heu’ mengatur gerak horizontal kepindahan individu (perempuan) akibat ikatan perkawinan, na'oi bekerja secara vertikal untuk menentukan validitas, kedudukan, dan legitimasi generasi penerus di dalam nono. Ketetapan mengenai na'oi memastikan bahwa setiap anak yang lahir memiliki tempat yang jelas dalam hierarki keluarga, sehingga mencegah terjadinya disintegrasi struktur adat atau ketidakpastian posisi hukum anak dalam komunitas.

Pada akhirnya, pertemuannya Sea’ Nono Heu’ dan na'oi memperlihatkan betapa sentralnya peran nono sebagai fondasi tatanan sosial masyarakat adat. Tanpa sistem nono yang jelas, mekanisme perkawinan dan penentuan garis keturunan akan kehilangan pijakan nilai budayanya. Keberadaan kedua praktik adat ini membuktikan bahwa identitas adat bukanlah sesuatu yang melekat secara acak, melainkan satu konstruksi sosial-budaya yang teratur, di mana setiap hak, tanggung jawab, dan tempat seseorang telah diatur secara harmonis demi menjaga keseimbangan komunitas.

Perdebatan yang sesungguhnya

Karena itu, perdebatan mengenai na'oi sebenarnya bukan hanya perdebatan tentang apakah seorang anak “ikut marga ibu” atau “ikut marga ayah”. Di baliknya ada pertanyaan yang lebih besar: Siapa yang berhak menentukan tempat seorang anak dalam sejarah keluarganya?

Ayah? Ibu? Kedua keluarga? Ataukah komunitas adat yang memiliki aturan tentang nono?

Pertanyaan tersebut menjadi semakin rumit ketika hukum adat berhadapan dengan administrasi negara modern yang mengenal akta kelahiran, nama keluarga, pencatatan perkawinan, dan berbagai dokumen kependudukan. Penelitian tentang perkawinan di Kabupaten Kupang sendiri menunjukkan bahwa perkawinan adat memiliki dimensi keluarga dan komunitas, sementara pencatatan sipil memberikan kepastian hukum dalam sistem negara.

Karena itu, na'oi sebaiknya tidak buru-buru diterjemahkan sebagai “anak tidak mempunyai marga ayah”. Lebih tepat melihatnya sebagai mekanisme adat untuk menempatkan seorang anak dalam suatu jaringan kekerabatan.

Memahami na’oi secara dangkal sebagai "menghilangkan marga ayah" sering kali bersumber dari penyederhanaan kacamata hukum modern yang memaksakan logika biner: sah atau tidak sah. Dalam kosmologi adat, kedudukan seorang anak tidak ditentukan semata oleh ikatan biologis atau dokumen formal, melainkan oleh pemenuhan tata cara adat yang merajut kesepakatan sosial antarklan. Ketika syarat adat tertentu seperti:  mahar, sea’ nono heu’, haot-fatis belum ditunaikan, adat secara arif menyediakan mekanisme na'oi sebagai bentuk perlindungan identitas anak di dalam nono pihak ibu, sehingga anak tersebut tidak kehilangan akar sosial dan spiritualnya di tengah masyarakat.

Pergeseran titik tekan ini menjadi semakin menantang ketika sistem administrasi negara modern masuk hingga ke pelosok komunitas adat. Negara memerlukan kepastian hukum berbasis pencatatan sipil, seperti pencantuman nama ayah biologis pada akta kelahiran atau kartu keluarga, guna menjamin hak-hak sipil anak, seperti fasilitas pendidikan dan bantuan sosial. Benturan timbal balik ini sering kali menciptakan celah; di mana seorang anak dapat diakui secara penuh oleh hukum negara sebagai anak dari ayah biologisnya, namun di mata nono adat, ia masih bertempat dan memiliki kewajiban sosial di lingkungan kekerabatan ibunya.

Dualisme hukum tersebut menegaskan bahwa perdebatan penentuan marga bukan sekadar perebutan klaim individual antara ayah dan ibu, melainkan negosiasi kolektif antara struktur keluarga dan kewenangan komunitas adat. Adat memiliki kewenangan spiritual dan sosial untuk memastikan struktur kekerabatan tetap seimbang, sementara negara memegang otoritas legal-formal. Kompromi di tingkat lokal kerap terjadi ketika dokumen negara mencatat aspek formalitas biologis, namun dalam kehidupan sehari-hari, anak tetap menjalankan hak, fungsi ritual, serta tanggung jawab sosial sesuai posisi nono yang ditunjuk oleh tata cara adat.

Dengan demikian, pemaknaan ulang terhadap na’oi mengarahkan kita pada pemahaman bahwa nono berfungsi sebagai instrumen inklusi, bukan eksklusi sosial. Na'oi bukanlah tanda stigma atas kekurangan status, melainkan jaring pengaman kebudayaan yang memastikan tidak ada satu pun anak yang terlunta-lunta tanpa ruang genealogis. Melalui mekanisme ini, adat membuktikan keluwesannya dalam merawat ingatan sejarah keluarga dan keberlanjutan generasi, bahkan di tengah gempuran standardisasi kependudukan dunia modern.

Adat yang menyimpan jalan pulang

Hal paling indah dari penjelasan tentang na'oi ialah adanya kemungkinan perubahan ketika identitas nono ayah kemudian menjadi jelas. Seorang anak yang semula berada dalam garis ibu tidak harus dipandang sebagai manusia tanpa asal-usul ayah. Ia mungkin hanya sedang berada dalam ruang adat yang berbeda karena keadaan kelahirannya. Ketika hubungan dengan nono ayah kemudian ditemukan, komunitas dapat memberikan tempat bagi hubungan itu.

Di sinilah adat memperlihatkan wajahnya yang manusiawi. Adat tidak hanya mengatakan siapa engkau, tetapi juga menyediakan jalan untuk menjawab dari mana engkau berasal. Maka, na'oi dapat dibaca sebagai sebuah kata kecil dengan ruang makna yang besar. Ia berbicara tentang izin, tempat, keturunan, pengakuan, dan kemungkinan. Sebab bagi orang Pah Amarasi, seorang anak bukan hanya tubuh kecil yang lahir dari rahim seorang ibu. Ia adalah satu serpihan dunia lama yang datang membawa darah, nama, ingatan leluhur, dan masa depan sebuah nono.

Dan ketika masyarakat berkata na'oi, sesungguhnya mereka sedang mengatakan: “Tinggallah di sini. Untuk sementara, inilah tempatmu. Tetapi jalan menuju asal-usulmu tidak pernah benar-benar tertutup.”

Dengan demikian, na'oi bukan sekadar “kasi tenga”. Ia adalah cara adat memberi tempat kepada manusia di tengah sejarah keturunannya.

Dimensi inklusif dari na'oi membongkar stigma kaku yang sering kali melekat pada pemahaman hukum adat tradisional. Berbeda dengan pandangan modern yang kerap memvonis status anak secara permanen berdasarkan dokumen awal kelahiran, adat Pah Amarasi justru menyediakan mekanisme pemulihan status yang dinamis. Na'oi berfungsi sebagai "jembatan transisi" yang menjaga anak tetap aman dan terlindungi dalam lingkup spiritual dan sosial nono ibu, tanpa menutup pintu rekonsiliasi. Ketika kewajiban adat kelak dipenuhi atau identitas nono ayah terkonfirmasi, komunitas tidak menutup mata, melainkan membuka ruang negosiasi ritual untuk memulihkan ikatan genealogis yang sempat terputus.

Penataan ruang sosial ini menegaskan bahwa kebudayaan adat memiliki naluri perlindungan kemanusiaan yang sangat matang. Adat paham betul bahwa seorang anak tidak pernah memilih atau bertanggung jawab atas dinamika hubungan orang tuanya. Oleh karena itu, frasa "kasi tenga" yang kerap dimaknai secara dangkal sebagai pengabaian atau penggantungan status, justru ditransformasikan oleh adat menjadi wujud kepedulian. Komunitas memberikan kepastian tempat tumbuh, hak perlindungan, dan pengakuan sosial sesegera mungkin, sembari membiarkan waktu dan proses adat bekerja untuk merajut kembali benang asal-usul sang anak.

Pada tingkat yang lebih dalam, pemaknaan na'oi menjadi refleksi tentang bagaimana satu komunitas menghargai keberlanjutan kehidupan manusia. Anak tidak dipandang sebagai sekadar entitas biologis tunggal, melainkan jembatan hidup yang menghubungkan memori leluhur dengan masa depan kaumnya. Dengan menjaga jalan menuju asal-usul ayah tetap terbuka, masyarakat adat Amarasi menunjukkan bahwa nono bukan alat pemisah atau penghukum, melainkan rumah sosial yang berasaskan pemulihan, pengakuan, dan penghormatan atas martabat setiap generasi penerus.

 

Heronimus Bani ~ Pemulung Aksara

Umi Nii Baki-Koro'oto, 17 September 2026